Data Pernikahan Usia Anak Harus Terekam

Sekretaris P2PAPP&KB Provinsi Kepri, Rozaleni tengah menyampaikan persoalan pernikahan usia anak di Provinsi Kepri. Foto: Dwi

Tanjungpinang, BKKBN Provinsi Kepri. Persoalan pernikahan dini (anak) menjadi sorotan pada Pra Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana Provinsi Kepri Tahun 2021.

Melalui Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2PAPP&KB) Provinsi Kepri, Rozaleni mengemukakan bahwa pada tahun 2020 telah terjadi pernikahan anak sebanyak 277 anak yang melakukan pernikahan, anggka tersebut bersumber dari Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Provinsi Kepri.

Meskipun adanya penurunan pada jumlah di tahun 2019 yakni mencapai 491 anak, Rozaleni merasa perlu melakukan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kembali pernikahan anak di Provinsi Kepri.

“Saya menyakini bahwa data ini masih belum menggambarkan yang sebenarnya, karena Kantor Urusan Agama (KUA) pasti tidak akan menyetujui adanya pernikahan anak, sesuia dengan undang-undang pernikahan yang berlaku,” ujar Rozaleni.

Data yang bersumber dari Kanwil Depag Provinsi Kepri ini merupakan hasil yang telah diajukan oleh pengadilan agama yang telah merestui untuk tetap melangsungkan pernikahan anak dengan beragam alasan yang telah dipertimbangkan.

“Persoalan ini harus diemban secara bersama, butuh keseriusan untuk menuntaskannya dan maksimalkan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) ditiap-tiap kabupaten/kota untuk meberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat,” ujarnya dengan nada serius, karena pernikahan anak yang terjadi dikhawatirkan akan menambah angka stunting di Provinsi Kepri.

Data pernikahan anak ini sangat menarik, Rozaleni melanjutkan, karena data ini diyakini tidak semua keluarga yang melangsungkan pernikahan anak dibawah umur akan melaporkan ke KUA.

“Kita membutuhkan angka yang sebenarnya di lapangan,” paparnya dan meminta peserta Pra Rakerda untuk memberikan masukan berupa solusi agar bisa merekam data pernikahan dini ini yang sebenarnya di masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepri, Mediheryanto mengemukakan pendapatnya untuk melakukan sinergitas dalam upaya memperoleh data pernikahan dini yang sebenarnya, “karena benar pernikahan usia dini dikhwatirkan apabila memiliki keturunan bisa terjadi stunting pada keturunannya,” jelasnya, pada Rabu (24/02/2021) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Gurbenur Provinsi Kepri, Dompak Tanjungpinang.

Memaksimalkan peran PPKBD (Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan sub-PPKBD untuk bisa memantau tiap-tiap keluarga atau rumah tangga yang ingin melansungkan pernikahan anaknya yang masih dibawah umur. “Pernikahan ini bisa terjadi dan tidak tercatat di lembaga KUA dikarenakan memilih pernikahan syiri, atau pernikahan yang dipaksakan dengan beragam faktor yang mungkin tetap harus dilansungkannya pernikahan,” paparnya.

Medi juga menambahkan, melibatkan Dasa Wisma dari Tim Penggerak PKK untuk bekerjasama dalam menghimpun data ini apabila halini terjadi dilingkungannya.

“Mereka bisa menjadi spionase dilingkungan masyarakat untuk mengatisipasi tidak terekamnya data pernikahan dini yang sebenarnya,” paparnya di forum tersebut. (kepri.bkkbn.go.id/Muhammad Dwi Nanto)