Penyesuaian Kerja PNS BKKBN Kepri Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Kepala Perwakilan BKKBN Provins Kepri, Mediheryanto tengah memberikan keterangan
Foto: Dwi

Batam, BKKKBN Kepri. Tepat pukul 11:30 Waktu Indonesia bagian Barat, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau, Mediheryanto, SH mengumpulkan seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas serta seluruh staf Pegawai Negeri Sipil dan pegawai non PNS diruang serbaguna lantai tiga Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Jalan Laksamana Bintan No. 1, Batam Kota – Batam.

Pertemuan singkat tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri ingin menyampaikan Surat Edaran Kepala BKKBN, Nomor 03 Tahun 2020, Tentang Penyusian Sistem Kerja Pewagai Negeri Sipil (PNS) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Dilingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berecana Nasional

Surat edaran tersebut merupakan langkah atau kebijakan Kepala BKKBN, dr. Hasto Waroyo, Sp.OG(K) untuk memberikan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan bagi PNS dilingkungan BKKBN terhadap terpaparnya Virus Covid-19.

Keputusan ini tetunya berdasarkan dari keterangan pers Presiden Republik Indonesia pada Tanggal, 15 Maret 2020 dan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Kedinasan dengan Bekerja di Rumah atau Tempat Tinggal (Work From Home) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dari edaran tersebut ada beberapa keputusan yang tersampaikan yakni, seluruh pejabat baik kelapa Perwakilan BKKBN seluruh Indonesia dan penjabat admionistrator tetap bekerja seperti biasa di kantor, sedangkan Pejabat Pengawas dan staf akan dibuat secara bergiliran berdsasarkan keputusan dari masing-masing Pejabat Administrator yang akan ditetapkan hari ini.

“Pemberlakukan bekerja di rumah ini akan kita berlakukan esok hari,” papar Medi kepada seluruh karyawan yang hadir. Nanti edaran mengenai siapa yang terlebih dahulu mendapatkan tugas bekerja, di rumah lanjutnya, akan disampaikan hari ini.

Kententuan dalam menentukan tugas bekerja dirumah ada enam pertimbangan yang harus dilakukan, pertama (1) Jenis atau beban pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, (2) Peta sebaran Covid-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Kepri-red) (3) Domisi pegawai (4) Transportasi yang digunakan (5) Kondisi kesehatan pegawai dan (6) Kondisi keluarga pegawai (dalam status pemantauan penawasan terjangkit Corona-red).

“Saya ingin menegaskan ini bukan liburan, tetap bekerja sekalipun dirumah, sekalipun tidak di bebankan untuk absen pagi dan pulang seperti biasa,” tegasnya, dan juga menjelaskan akan ada sanksi apabila kedapatan pegawai yang keluar disaat ditugas bekerja di rumah “terkecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok, sakit bila akan berobat dan hal urgent lainnya,” kata Medi.

Setiap pegawai yang bekerja di rumah akan dibekali surat tugas bekerja di rumah, dan wajib melaporkan hasil kerjanya melalui Sivika Online sesuai dengan target kinerja yang harus dicapai. (dn)