DAK Harus Menjadi Perhatian Bagi Pelaksana Program Banggakencana

Tanjungpinang-BKKBN Kepri. Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau, Mediheryanto, SH., MH didampingi Koordinator Sekretarian BKKBN Provinsi Kepri, Syaifuddin, S.Sos melakukan koordinasi ke Kepala Biro Administrasi Pembangunan (BAP) Provinsi Kepri, Dr. Aries Fhariandi, S.Sos, M.Si, pada Kamis (14/01) bertempat di ruang kerjanya kantor Gubenur Provinsi Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Koordinasi ini dilakukan setelah memperoleh arahan lansung dari Gubenur Provinsi Kepri, H. Isdianto yang ditemui lansung oleh Kaper BKKBN Kepri.

Koordinasi berkaitan dengan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik Subbidang Keluarga Berencana.

DAK Subbidang KB

Dana ini merupakan dana yang dialokasikan kedaerah untuk membiyai belanja fisik serta operasional kegiatan Program Prioritas Nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk, kelurga berencana dan ketanan keluarga yang menjadi urusan wajib pelaksanaan program tingkat daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan anggaran DAK fisik dan non fisik yang digulirkan ke tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat memanfaatkannya secara maksimal baik secara pengelolaannya maupun secara manfaat yang berdampak pada kesejahteraan oleh masyarakat.

Dalam rangka memperoleh hasil yang efektif maka pengelolaan DAK perlu menjadi prioritas utama setiap pimpinan daerah, khususnya lembaga pelaksana progam. Hal ini yang diinginkan oleh Gubenur Provinsi Kepri dalam pengelolaan dana DAK.

Kurang lebih pukul 13:30 WIB Kaper BKKBN Provinsi Kepri, beserta tim dan bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dalduk dan KB Provinsi Kepri, Misni, SKM, M.Si disambut baik oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan.

Semua perihal dan maksud kedatangan Kaper BKKBN Provinsi Kepri telah tersampaikan, ada dua yang disampaikan oleh Aries, yakni Perwakilan BKKBN akan dijadikan salah satu tim monitoring dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana DAK di Provinsi Kepri.

“Dan dalam waktu dekat ini kita adakan pertemuan melaui virtual, dan mengundang Orgasinasi Perangkat Daerah (OPD) KB, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bappeda, BAP, Inspektorat kabupaten/kota dan KPPN,” terang Aries menjelaskan seluruh rencananya untuk memperbaiki pengelolaan dan DAK kabupaten/kota.

Berdasarkan sumber aplikasi morena BKKBN pertanggal 21 Januari 2021 laporan realisasi pengelolaan DAK Provinsi Kepri tahun 2020 terbaik secara pengelolaan adalah Kabupaten Lingga dan paling bawah yakni Kabupaten Karimun dengan penyerapan anggaran yang sangat minim.

Rencana tersebut disambut baik oleh Kaper BKKBN Kepri dan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Kepala BAP Dr. Aries Fhariandi, S.Sos, M.Si dalam pengelolaan dana DAK di Provinsi Kepri.

“Saya berharap dari rencana yang kita susun ini, akan dapat menjadi perhatian pelaksanan Program Banggakencana kabupaten/kota untuk lebih berkomitmen dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat,” papar Medi. (dwi)