Gubenur Kepri Janji Sukseskan PK 2021

Tanjungpinang, BKKBN Kepri. Gunernur Provinsi Kepri, Isdianto sangat mendukung pelaksanaan Pendataan Keluarga (PK) tahun 2021 dan akan segera menerbitkan SE Gubernur Kepulauan Riau. Pernyataan ini disampaikan lansung oleh Gubenur Provinsi Kepri kepada Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepri, Mediheryanto, SH., MH di Gedung VIP Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Rabu (14/01).

Pertemuan singkat tersebut merupakan upaya advokasi yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri kepada pimpinan daerah, agar terlaksana dengan baik PK 2021 dan memperoleh hasil sesuai dengan harapan.

Sebagai awal pembicaraan, Kepala Perwakilan BKKBN Kepri menyampaikan laporan penggunaan anggaran, pelaksanaan dan pencapaian Program Banggakencana yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020 serta rencana pelaksanaan Program Banggakencana di Provinsi Kepri, diantaranya adalah Pendataan Keluarga.

Pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2020 terhalang karena pandemi virus Covid-19, dan tahun ini diharapkan dapat terlaksana sekalipun dalam kondisi new normal.

“Kami mengharapkan dukungan penuh dari bapak Gubenur untuk terselenggaranya dengan baik pelaksanaan PK tahun ini, dan tentu dukungan dari kepala daerah tingkat kabupaten/kota akan sangat membantu suksesnya penyelenggaran kegiatan ini” papar Mediheryanto.

Sesuai dengan harapan. Gubenur Provinsi Kepri siap mendukung penuh pelaksanaan PK Tahun 2021 dan segera akan mengeluarkan Surat Edaran yang tertuju kepada bupati/walikota untuk bersama mensukseskan pelaksanaan Pendataan Kelurga Provinsi Kepri.

“In Sya ALLAH, saya segera akan mengeluarkan SE kepada bupati/walikota untuk turut bersama melaksanakan PK ini sesuai dengan wilayahnya masing-masing,” papar Gubenur dari menyabut perihal penyampaian yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri.

Pada akhir pertemuan, Kepala BKKBN Provinsi Kepri menyerahkan plakat rebranding logo BKKBN serta buku panduan pelaksanaan PK Tahun 2021 dan surat capaian perjanjian kinerja  2021. (dwi)