BKKBN Kepri Minta Pelaksanan Program Banggakencana Bintan Segera Serap Dana DAK dan BOKB

Bintan, BKKBN Kepri. Tahun 2020 telah memasuki penghujung Bulan Oktober, pelaksanaan hanya tinggal 2 (dua) bulan atau kurang dari dua bulan untuk penyerapan anggaran kegiatan program Banggakencana harus terealisasi sesuai perencanaan dan kontrak kinerja yang telah disepakati di awal tahun kegiatan.

Salah satu kontrak kinerja dari tiap Organisasi Perangkat Daerah Program Banggakencana (OPD Banggakencana) kabupaten/kota seluruh Provinsi Kepri adalah pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Operasional Kegiatan bagi Operasional Balai Penyuluhan, Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi (Alkon) (BOKB) dalam pelaksanaan Program Banggakencana yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.

Sejauh ini penyerapan dana DAK dan BOKB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3KB) Kabupaten Bintan hanya menyerap anggaran sebesar 21.05 persen atau hanya 395 juta dari total anggaran yang dikelola sebesar 1.8 Milyar lebih.

Bersama Sekretaris DP3KB Kabupaten Bintan, Dr. Untung, Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau, Syaifuddin, S.Sos meminta untuk bersama mencari jalan keluar dari setiap hambatan atau masalah yang dihadapi oleh DP3KB Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan Program Banggakencana.

Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan singkatnya di Kabupaten Bintan Pada Kamis (22/10), kurang lebih pukul 13:00 Wib, selepas bersantap siang di salah satu rumah makan.

“Kami berharap adanya sinergisitas bersama dalam setiap pelaksanaan Program Banggakencana di Kabupaten Bintan, pengguanaan dana DAK dan BOKB yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk membangun atau upaya menciptakan masyarakat dan keluarga yang sejahtera, sungguh disayangkan bila anggaran ini tidak termanfaatkan untuk kepentingan rakyat, khususnya bagi masyarakat Bintan,” papar Syaifuddin.

Upaya mencari jalan solusi dari kendala atau hambatan persoalan ini, tambah Syaifuddin, duduk secara bersama dan harus dibahas segera mungkin, mengingat waktu pelaksanaan program pemerintah di Tahun 2020 tidak akan lama lagi berakhir.

“Semoga dari sana kita menemukan solusinya, dan dapat semaksimal mungkin penyerapan dana DAK dan BOKB dapat terlaksana, tentu sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari penganggaran anggaran tersebut demi kepentingan rakyat,” paparnya. (wanti)