Kepala BKKBN Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Foto: Humas BKKBN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) – Jakarta. Kepala BKKBN, mengukuhkan dan melantik 13 Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan BKKBN hari ini di Auditorium BKKBN Pusat (10/08). Para pejabat yang dilantik meliputi 3 (tiga) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yaitu Sekretaris Utama, Inspektur Utama dan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; 7 (tujuh) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Pusat yaitu Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Kependudukan, Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, Direktur Bina Ketahanan Remaja, Direktur Advokasi dan Bina Hubungan Antar Lembaga. Pada kesempatan yang sama dilantik pula 3 (tiga) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi yaitu Provinsi Jambi, Riau dan Gorontalo.

Pengukuhan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hari ini telah melalui proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang dilaksanakan sejak awal bulan Maret lalu sedangkan untuk seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mulai dilaksankan sejak bulan Juni 2020. Pelantikan kali ini telah memenuhi 99 persen jabatan PTM dan PTP yang sudah lama kosong.

Seleksi dilakukan secara terbuka dan kompetitif tentunya dengan memperhatikan syarat kompetensi dan kualifikasi kepangkatan, pendidikan dan pelatihan serta rekam jejak jabatan dan juga integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, kata Hasto dalam sambutannya.

BKKBN dibawah kepemimpinan Hasto Wardoto telah melaksanakan beberapa perubahan. Salah satunya adalah Rebranding BKKBN yang merupakan salah satu quickwins yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Kepala BKKBN Nomor 14/ KKEP/B1/2020 tentang Quickwins BKKBN tahun 2020 yaitu promosi Brand Baru BKKBN. Disisi lain perubahan lingkungan yang cepat dan dinamis menjadi pertimbangan pula bagi BKKBN untuk mengkomunikasikan program-program kepada masyarakat.

Rebranding tidak semata-mata mengubah identitas institusi melalui logo atau juga tagline dan jargon, akan tetapi yang lebih dari itu adalah merubah mindset. Terutama adalah merubah minsdet pegawai BKKBN, ujar Hasto

Upaya rebranding tidak semata-mata mengubah identitas institusi, namun harus disertai perubahan mindset pegawai BKKBN. Semua program harus ter-delivered bukan sekedar disampaikan artinya kita tidak bisa lagi bekerja berdasarkan business as usual, sehingga harus ada quickwins yang dilakukan dalam waktu singkat namun terukur dan berdampak. Perubahan dan penyesuaian sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan Normal Baru, yang tentunya mempengaruhi bisnis proses organisasi. Tetapi kita juga harus mulai mengubah mindset kita terkait bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sehingga tetap efektif dan efisien dengan tetap menghasilkan output yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan semua program harus bisa terealisasi dan terdeliverd dengan baik sampai ke masyarakat.

Dengan telah terpenuhinya seluruh formasi Jabatan Pimpinan Tinggi baik Madya serta Pratama di BKKBN hari ini, mari kita sukseskan seluruh program Bangga Kencana. Untuk itu, Saya minta kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik agar Segera menyesuaikan diri dengan tugas dan fungsi yang baru serta bersama-sama dengan seluruh jajaran untuk menciptakan strategi dalam meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi serta melaksanakan setiap program kerja sesuai perencanaan yang telah dibuat dengan efektif dan efisien.

Seluruh jajaran dimasing-masing bidang baik Pusat maupun Perwakilan BKKBN Provinsi untuk memahami konsep skala prioritas mengingat kita sudah memasuki semester II di tahun anggaran 2020 ini; Bersama jajaran Inspektorat Utama dan Sekretariat Utama untuk bekerjasama agar seluruh Unit Kerja Eselon I dan II di BKKBN dapat berpredikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), dengan terlebih dahulu membangun Zona Integritas.

Sebelumnya BKKBN telah melantik 900 ASNnya sebagai bentuk transformasi kelembagaan serta tindak lanjut pelaksanaan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 yaitu tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Penyesuaian dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang sejalan dengan peralihan dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional tentu memerlukan penyesuaian yang tidak mudah. Tranformasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional merupakan bagian dari penilaian indeks reformasi birokrasi untuk perbaikan birokrasi di masa yang akan datang.

Dengan telah terpenuhinya seluruh formasi jabatan pimpinan baik di tingkat Madya maupun Pratama di BKKBN maka marilah kita sukseskan seluruh program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Untuk itu saya minta kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas dan fungsinya kemudian lakukanlah sesuatu yang strategis. Efektif dan efesien jangan lupa meningkatkan indeks reformasi birokrasi di lingkungan bapak ibu sekalian harapan Hasto kepada pejabat yang baru dilantik. (Humas BKKBN: No.RILIS/106/B4/BKKBN/VIII/2020.)